Jokowi Suara Hati Rakyat, Zaenul Arifin No. 1, Jakarta (2026)

24/09/2018

JOKOWI, ANUGRAH SETIAP 1 ABAD UNTUK SEBUAH BANGSA

Dari segi Ilmu Perubahan, memang sekali dalam seabad suatu bangsa mendapat anugerah pemimpin seperti ini.

Ciri cirinya antara lain:

1 ~ Berpikirnya sangat TIDAK BIASA. Tetapi dia berani. Dia hadapi satu persatu dengan tenang dan tetap santun. Tak ada yang tahu mereka hanya bergantung pada doa ibu yang selalu mendoakannya.

2 ~ Seimbang antara STRATEGI dan EKSEKUSI. Tetapi kekuatannya pada eksekusi.

3 ~ Kalau dibilang dia pencitraan, sebenarnya itu tudingan dari orang-orang yang kehilangan pamor saja karena makin jauh tertinggal. Pemimpin Perubahan BERGERAK CEPAT sekali dan sulit dikejar. Makin jauh tertinggal makin ketakutanlah lawan-lawannya.

4 ~ Dia menjelajahi LEARNING CURVE dengan keberanian dicerca karena memberi ruang untuk memulai yang baru. Segala yang baru itu pasti banyak masalahnya . Jepang bangun industri otomotif sekelas bemo, Korea jualan mobil nasional Timor, Sukoi jual pesawat komersial yang menabrak Gunung Salak saat uji coba. Terminal 3 Soetta yang dibangun kontraktor BUMN kita tersumbat salurannya saat dioperasikan, dan LRT buatan Inka sudah mogok 3 kali dalam satu bulan pertama. Tapi tanpa MEMBERI KESEMPATAN pada anak bangsa maka kita akan tergantung pada impor terus menerus. Dia berani memberi kesempatan dan menerima cercaan.

5 ~ Pemimpin seperti ini TAK PEDULI mau dipilih lagi atau nggak. Baginya kekuasaan bisa hilang anytime. Dan kekuasaan itu hanya ada kalau dieksekusi.

6 ~ Dia akan menghadapi orang orang yang tak mau berubah, DIMUSUHI mafia dan kaum munafik dan pihak pihak yang merasa kehilangan kesempatan.

7 ~ Hidupnya berada dalam ANCAMAN, tapi dia jalan terus. Abraham Lincoln yang menghapuskan perbudakan mati ditembak, Gandhi dan Luther King mati dibunuh, Tetapi mereka seakan tak peduli karena iman mereka setebal baja tahan api.

8 ~ Mereka DIHINA, DIFITNAH dan DIPERSULIT. Tetapi Tuhan selalu membukakan jalan saat saat semua orang kehilangan asa. Tokoh tokoh besar semua menghadapi dilema yang sama. Mereka semua belajar dari teladan umat manusia, yaitu nabi-nabi besar yang menghadapi dilema yang sama saat memperkenalkan kebaikan dan keberadaan Tuhan pada manusia yang menganggap Dia hanyalah " Fiksi ". Nabi saja tak diakui di tanah kelahirannya, disalibkan, ditombak, dipaksa hijrah, diludahi dan dihina.

MEMILIH JOKOWI BERARTI ANDA INGIN MEWARISKAN SESUATU YANG LEBIH BESAR KEPADA ANAK CUCU KESAYANGAN ANDA.

Oleh: Reynald Kasali

23/09/2018

PARA KONGLOMERAT PADA PILPRES 2019

Apakah kekayaan menjadi ukuran penentu keberhasilan kandidat dalam pemilihan presiden?

Merujuk laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada 15 Agustus 2018, harta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, baik gabungan maupun masing-masing, jauh melampaui harta pribadi Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, merujuk pengalaman Pilpres 2014, Jokowi mengalahkan Prabowo.

Marcus Mietzner, ilmuwan politik dari Australian National University, menyebut kemenangan mantan Gubernur Jakarta itu pantas disebut sebagai perkara yang “patut diperhatikan”. Pasalnya, Jokowi mengalahkan Prabowo yang dianggap “lambang seorang politikus elite.”

Prabowo adalah seorang miliarder dan lahir dari keluarga aristokrat Djojohadikusumo. Jamak di Indonesia, kalangan keluarga aristokrat adalah tipe ideal penanda sosok pemimpin. Pasca-Orde Baru, presiden Indonesia selalu diisi oleh sosok dari keturunan keluarga elite. Dari Abdurrahman Wahid (cucu pendiri Nahdlatul Ulama), Megawati (putri Sukarno), dan Susilo Bambang Yudhoyono (menantu Sarwo Edhie Wibowo).

Jokowi, dengan kemenangannya pada 2014, dengan demikian, apakah hanya boneka para oligarch dan akhirnya menjadi (sama seperti) aktor elite lain?

Pada Pilpres 2019, Jokowi bukan lagi pendatang baru. Andai ia menang melawan kandidat yang sama, tentu tergantung cara dia membangun jaringan aktor elite politik dan pengusaha, serta berhasil memelihara sentimen relawan. Faktor terakhir termasuk yang menggerakkan pemilih mendukungnya pada 2014 di tengah nama-nama kandidat lawas.

Pemetaan terhadap para konglomerat di belakang kedua kandidat presiden bisa menjelaskan tak semata soal akses atas duit super jumbo, melainkan menggambarkan jaringan pengaruh dari segelintir orang yang menguasai akses sumber kekayaan di Indonesia.

KUBU JOKOWI

1. Erick Thohir

“Beliau adalah pengusaha sukses, memiliki media, klub sepakbola, klub basket, dan memiliki lain-lainnya,” ujar Jokowi dari Menteng, 7 September 2018, menyebut Erick Thohir saat mendapuknya sebagai ketua tim pemenangan.

Keluarga Thohir masuk dalam jajaran orang-orang kaya di Indonesia. Almarhum ayahnya, Teddy Thohir, adalah sosok dibalik grup Astra International bersama almarhum William Soerjadjaja.

Kakaknya, Garibaldi “Boy” Thohir, adalah salah satu pemilik shareholder Adaro Energy, perusahaan top pengekspor batubara di dunia. Media Globe Asia 2017 mencatat harta Boy sekitar 1,4 miliar dolar AS.

Sementara Erick Thohir lebih dikenal sebagai bos media lewat Mahaka Group. Ia juga dikenal lewat kepemilikan 70 persen saham di Inter Milan, klub elite Serie A Italia. Ia juga jadi rekanan pengurus D.C. United, klub sepakbola di Amerika Serikat, dan menjadi komisaris Persib Bandung.

Kesuksesan menyelenggarakan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, yang bikin Jokowi mendapatkan sorotan positif dari media internasional, adalah buah tangan Erick Thohir sebagai Ketua Inasgoc, panitia pelaksana gelaran multi cabang olahraga se-Asia itu. Jokowi dibuat terkesan dengan kemampuannya.

“Setiap hal yang dia pimpin selalu mendapatkan kesuksesan. Terakhir, tentu saja kami masih ingat dia ketua Inasgoc,” ujar Jokowi.

2. Hary Tanoesoedibjo dan Surya Paloh.

Hary Tanoesoedibjo, pendiri Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Surya Dharma Paloh, pendiri Partai Nasdem, adalah dua bos media.

Kekuatan pemberitaan Tanoe terkonsentrasi lewat MNC Group, yang punya tiga jaringan televisi swasta terbesar di Indonesia. Begitu p**a Paloh lewat Metro TV (Media Group), yang mendukung Jokowi sejak 2014.

Menurut laporan Globe Asia 2017, Tanoe punya kekayaan 1,75 miliar dolar AS. Sementara Paloh punya harta 580 juta dolar AS. Keduanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya Indonesia versi media tersebut.

3. Oesman Sapta Odang

Lewat OSO Group, pengusaha asal Kalimantan Barat ini menguasai bisnis pertambangan, properti, perkebunan, di antara hal lain.

OSO memiliki lahan sawit seluas 22.725 hektare di Mempawah serta punya pengolahan ikan terpadu, penyedia ikan dan udang segar di Kayong—keduanya di Kalimantan Barat.

Politikus yang kini ketua umum Partai Hanura, menggantikan Wiranto, ini disebut majalah Globe Asia 2017 memiliki kekayaan 400 juta dolar AS.

3. Orang-Orang Jusuf Kalla

Larangan aturan pemilu tak membuat Jusuf Kalla menanggalkan pengaruh pada Pilpres 2019. Ia memiliki orang-orang dekat di tengah jaringan pengaruh pada parpol dan akses kekuasaan. Dua nama yang bisa disebut adalah Sofjan Wanandi dan Aksa Mahmud.

Sofjan Wanandi, kawan lama Kalla sejak menjadi mahasiswa, melepas jabatan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia demi menjadi penasihat Kalla ke Istana Wapres.

Peran Sofjan juga penting bagi dunia internasional. Menurut Kalla, hampir semua duta besar untuk sejumlah negara yang baru bertugas di Indonesia selalu berkonsultasi kepada Sofjan Wanandi dalam rangka berdiskusi mengenai kondisi Indonesia.

Laporan Globe Asia 2017 menyebut kekayaan Sofjan berkisar 590 juta dolar AS, salah satu dari daftar 150 orang terkaya di Indonesia.

Sementara Aksa Mahmud, adik ipar Kalla, adalah bos Bosowa Corporation, perusahaan semen, infrastruktur, perdagangan hingga energi, di antara hal lain. Ia memiliki kekayaan 1,8 juta dolar AS, menurut Globe Asia 2017.

KUBU PRABOWO

Kepindahan Hary Tanoesoedibjo mendukung Jokowi bikin peta konglomerat di belakang Prabowo kini berpusat pada jaringan keluarga dan kolega. Selain Sandiaga Uno, yang mendampinginya sebagai cawapres, Prabowo selalu mengandalkan kekayaan dari bisnis adiknya, Hashim Djojohadikusumo.

1. Tommy Soeharto

Selain keduanya, nama lain tapi bukan wajah baru adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Tommy terlibat dalam Pemilu 2019 berkat Partai Berkarya. Kakak Tommy, Titiek Soeharto, yang sebelumnya politikus Golkar tapi kini berlabuh lewat Partai Berkarya, mengatakan Prabowo datang ke Cendana untuk minta dukungan.

“Kami bersedia menyambut dukungan itu untuk pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno,” ucap Titiek, 10 Agustus 2018, yang bercerai dengan Prabowo pada 1998.

Tommy Soeharto disebut Globe Asia 2017 memiliki kekayaan 600 juta dolar AS.

2. Hashim Djojohadikusumo

Hashim di kubu Prabowo adalah kunci. Seorang pendana utama Prabowo sejak Pilpres 2009, investasi keluarga Djojohadikusumo belum juga berhasil. Laporan Forbes pada 2010 menyebut Hashim “selalu memberi Prabowo apa yang diinginkannya."

Marcus Mietzner (2015) menerangkan bahwa Prabowo, dalam kampanye Pilpres 2014, berupaya menghapus citra negatif sebagai “kroni Soeharto.” Prabowo menggambarkan diri sebagai “orang luar yang secara heroik berusaha menyelamatkan Indonesia dari demokrasi yang membusuk,” tulis Mietzner.

Menurut laporan Globe Asia 2017, kekayaan Hashim sebesar 920 juta dolar AS.

3. Sandiaga Uno

Mantan Wakil Gubernur Jakarta, pengusaha lewat bendera PT Recapital Advisors, Adaro, dan PT Saratoga Investama Sedaya, Sandiaga disebut Globe Asia 2017 memiliki kekayaan 500 juta dolar AS.

Ia bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2015. Saat “Panama Papers” mencuat pada 2016, namanya muncul dan disebut-sebut sebagai direktur dan pemegang saham beberapa perusahaan seperti Goldwater Company Limited, Attica Finance Ltd, Velodrome Worldwide, dan Sun Global Energy Inc.

Konglomerat Lain: Chairul Tanjung, Riza Chalid, dan Bakrie

Jaringan pengaruh konglomerat dalam Pilpres 2019 juga perlu mencatat Chairul Tanjung, Mohammad Riza Chalid, dan Aburizal Bakrie, di antara nama lain.

Chairul Tanjung, baron media lewat konglomerasi CT Corp yang memiliki Trans TV, Trans7, Detik, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia, memiliki kekayaan 4,7 miliar dolar AS, menurut laporan Globe Asia 2017.

Sementara Riza Chalid, bos Petral, menurut Globe Asia 2017 memiliki kekayaan 610 juta dolar AS. Peran Petral sebagai makelar minyak untuk Pertamina dibubarkan oleh Jokowi pada 2015. Riza disebut-sebut mendanai kampanye dua kandidat pada Pilpres 2014 usai terungkap skandal rekaman suara “Papa Minta Saham”.

Lama menghilang, Riza muncul dalam acara Akademi Bela Negara Partai NasDem pada 16 Juli 2018, yang dihadiri oleh Jokowi. Kehadiran Riza pada acara itu dianggap sebagai sinyalemen dukungannya terhadap Jokowi.

Adapun Aburizal Bakrie, usai suara Golkar diarahkan untuk Jokowi, agaknya masih setia mendukung kubu Prabowo. Di bawah Visi Media Asia, yang berkongsi dengan Erick Thohir, Bakrie memiliki tvOne, ANTV, dan portal berita Viva.co.id. Globe Asia 2017 menyebut kekayaan Bakrie mencapai 2,6 miliar dolar AS.

Sumber : Tirto.ID

21/09/2018

179 KM JALAN PERBATASAN NTT SUDAH MULUS

Pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dimulai sejak tahun 2015. Total panjang jalan perbatasan yang dibangun di NTT mencapai 179,63 km.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan seluruh jalan perbatasan di NTT sudah tembus seluruhnya. Kondisi jalannya juga seluruhnya sudah beraspal.

"NTT ini 179 km sudah tembus dan sudah beraspal. Kalau kondisi aspal, berarti Bapak/Ibu bisa merasakan kondisinya sudah relatif baik, sudah memenuhi standar kriteria teknis dan sudah diharapkan waktu tempuh yang relatif pendek dari 179 km ini," katanya dalam paparan di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Jalan perbatasan di NTT sendiri terbagi atas tiga ruas. Di antaranya 78,25 km di ruas Motaain-Nualan, 52,7 km di ruas Nualan-Dafala dan 48,68 km di ruas Dafala-Motamasin.

Tersambungnya jalan perbatasan di NTT diharapkan dapat menunjang konektivitas masyarakat perbatasan, terutama untuk lokasi yang sudah dibangun pos lintas batas negara. Provinsi NTT menjadi satu-satunya wilayah perbatasan yang jalannya seluruhnya sudah beraspal karena wilayah pemukiman yang dilalui cukup banyak dibanding wilayah perbatasan lain.

"Kenapa di NTT sudah teraspal semua, karena di sana sudah banyak pemukiman, sudah banyak fasilitas publik yang jaraknya dekat-dekat. Sehingga kita aspal sekaligus semua. Selain itu yang paling banyak sudah diaspal juga ada di Kalimantan Barat. Karena di sana butuh sarana transprotasi darat yang lebih baik dari sekedar berupa tanah," tambah Sugiyartanto.

Adapun pembangunan jalan perbatasan 179,63 km di NTT menghabiskan anggaran Rp 1,2 triliun. Terdiri dari Rp 144 miliar pada 2015, Rp 219 miliar pada 2016, Rp 533 miliar pada 2017 dan Rp 313 miliar pada 2018.

19/09/2018

Kontroversi Asia Sentinel:

DEMOKRAT MINTA PRESIDEN JOKOWI LINDUNGI SBY, TAPI KENAPA MEYUDUTKAN JOKOWI TERLIBAT KONSPIRASI???

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief meminta Presiden Joko Widodo tidak diam saja soal kasus pemberitaan media Hong Kong, Asia Sentinel yang menyudutkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Bank Century.

Kasus pemberitaan itu dinilai Demokrat terjadi secara konspiratif yang dituding Demokrat melibatkan orang-orang di sekitar Jokowi. Andi menyatakan bahwa ada keterlibatan Lin Neuman, mantan pendiri Jakarta Globe, media di bawah Grup Lippo yang bekerja di Asia Sentinel.

Selain itu, kasus pemberitaan itu dinilai Demokrat terjadi secara konspiratif yang dituding Demokrat melibatkan orang-orang di sekitar Jokowi.

"Pak Jokowi jangan diam. Bukan semata secara etik bapak harus melindungi Presiden sebelumnya dari fitnah. Tetapi pelaku fitnah ini secara konspiratif mereka berada di sekitar chamber bapak," kata Andi dalam akun Twitternya, .

PENJELASAN JUBIR ISTANA JOHAN BUDI

Istana sendiri melalui juru bicara kepresidenan Johan Budi membantah Joko Widodo terlibat dalam permasalahan Partai Demokrat dengan pemberitaan Asia Sentinel.

"Saya kira tidak ada hubungannya sama sekali. Di mana letak kesimp**an mem-backing? Harus ada data valid baru disimpulkan ada hubungan dengan Istana," kata Juru Bicara Presiden Johan Budi di Kantor Presiden, Selasa (18/9).

Johan menyatakan foto Neumann bersama Jokowi tak bisa menjadi dasar valid menuding atau mencurigai keterlibatan dalam kasus kedua pihak yang kini ditangani Dewan Pers.

"Mungkin pas ramai-ramai ada pertemuan. Yang ketemu banyak Pemred jangan kemudian disimpulkan ke situ. Jauh sekali. Itu namanya jumping conclusion," tutur mantan Jubir KPK ini.

Ia menegaskan Presiden Jokowi atau Istana sama sekali tak ada kepentingan kepada Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sehingga harus terlibat dalam pemberitaan yang dinilai fitnah oleh Demokrat. Tak hanya itu, Jokowi dan SBY juga disebut selama ini selalu berhubungan baik.

"Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi baik-baik saja. Tidak ada hal yang dipertentangkan. Kalau menyimpulkan lagi Istana itu Pak Presiden, sekali lagi jangan semua dikaitkan," ucap Johan.

Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak tak langsung mengaitkan segala permasalahan yang terjadi kepada Presiden Jokowi. Mengenai hal ini, menurutnya bisa langsung dikonfirmasi kepada Asia Sentinel.

"Jangan belum apa-apa langsung dikaitkan, kasihan Pak Presiden kita ini sedang bekerja keras," kata Johan.

PENJELASAN KEPALA KSP MOELDOKO

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membeberkan cerita di balik fotonya bersama co-founder media asing Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengunggah foto itu dan mempertanyakan apakah Istana terlibat dengan pemberitaan Asia Sentinel mengenai konspirasi kejahatan keuangan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Moeldoko menceritakan, foto itu diambil pada 2 Mei 2018 lalu.

Saat itu, Moeldoko menerima Kadin Amerika yang bernama American Chamber of Commerce Indonesia (AmCham Indonesia).

Kebetulan, Lin Neumann merupakan ketua AmCham Indonesia dan pimpinan delegasi.
"Jadi AmCham itu ingin mendengar dari saya tentang perkembangan politik dan keamanan di Indonesia. Ya, saya jelaskan. Saya pastikan, sebagai mantan Panglima TNI yang mempunyai naluri sangat kuat melihat situasi, saya pastikan kepada mereka para pengusaha Amerika untuk tidak takut datang ke Indonesia," ujar Moeldoko saat dijumpai di kantornya, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Sepanjang pertemuan itu, Moeldoko mengatakan, tidak mengetahui Lin Neumann adalah sekaligus pemilik Asia Sentinel. Bahkan, ia tidak mengetahui bahwa ada perusahaan media massa di Hong Kong bernama Asia Sentinel.

Moeldoko juga mengaku, selama acara diskusi sekitar 45 menit itu, ia sama sekali tidak berbicara secara personal dengan Neumann. “Saya enggak sempat berkomunikasi people to people ya karena waktunya terbatas. Jadi habis kasih ceramah, makan saja saya enggak sampai selesai, langsung saya tinggal p**ang karena ada acara berikutnya," ujar Moeldoko.

Sebelum meninggalkan lokasi pertemuan, Moeldoko sempat berfoto bersama sejumlah delegasi AmCham Indonesia, termasuk dengan Neumann. Foto itu diunggah ke dalam situs resmi KSP.

Dengan demikian, mantan Panglima TNI tersebut sekaligus membantah bahwa Istana, terlebih dirinya, terlibat di dalam pemberitaan Asia Sentinel terhadap sosok SBY.

"Jadi saya bertemu dalam rangka undangan sebagai penyampai materi. Enggak ada itu kaitannya dengan Istana. Jadi mesti dilihat konteksnya secara keseluruhan bagaimana ya, masuk akal atau enggak," ujar Moeldoko.

KONTROVERSI PEMBERITAAN ASIA SENTINEL.

Pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen menuliskan sebuah artikel yang berisi hasil-hasil investigasi tentang kasus dibalik Bank Century hingga menjadi Bank Mutiara yang saat ini diasuh oleh J-Trust Bank telah menggemparkan publik seantero Tanah Air.

Asia Sentinel menyebutkan bahwa ada peristiwa besar yang diduga sebagai “pencurian kleptokratis terbesar dalam sejarah Indonesia”.

Laporan berjudul "Indonesia's SBY Government: `Vast Criminal Conspiracy" yang ditulis John Berthelsen tersebut menyebutkan, bahwa ada dugaan keterkaitan Ketua Umum Demokrat, SBY dengan kasus Bank Century yang mencuri sebanyak USD12 miliar dari para pembayar pajak, dan mencucinya melalui bank-bank internasional.

KLARIFIKASI DEMOKRAT

Berikut isi klarifikasi partai Demokrat atas pemberitaan Asia Sentinel:

(1) Pemberitaan: Diduga bahwa BC menyimpan slush fund(dana kampannye yang didapatkan dengan cara ilegal) milik Partai Demokrat (PD). Klarifikasi: hasil audit dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2009 terdapat 5 poin penting temuan BPK diantaranya pemberian FPJP dan penggunaan FPJP hasilnya tak ada aliran dana ke Partai Demokrat (PD). Hasil audit dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011 telah menemukan 13 temuan penting BPK temuan itu berdasarkan transaksi yang dilakukan baik sebelum maupun sesudash BC diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) termasuk mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat rekening atau aliran dana kepada orang atau pihak tertentu yang berafiliasi kepada Partai Demokrat

(2) Pemberitaan: Menuduh Pemerintah Indonesia melakukan rubber stamping, dengan menyetujui pembelian J Trust dan menilai layak untuk mengelola Bank Mutiara meskipun J Trust belum pernah mengelolabank komersial ritel sebelumnya. Klarifikasi: Pemerintah tidak mempunyai keterkaitan dalam penjualan Bank Mutiara kepada J Trush. Hal ini murni krprntingan LPS sebagai lembaga yang diberi amanah UU untuk mengambil alih bank-bank yang mengalami permasalahan likuiditas.
Atas perintah UU tentang LPS, Bank Century wajib dijual kembali oleh LPS kepada investor yang berminat Proses penjualan Bank Mutiara oleh LPS telah dilakukan secara transparan sesuai dengan mekanisme yang diatur yang diatur dalam oeraturan perundang-undangan.
Pada awal pembukaan penawaran penjualan Bank Mutiara pihak LPS telah menerima 5 calon investor yaitu: Bank of China HK, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Konsorsium Artha Graha Network, Hong Leong Bank dan China Highland Capital Mgt. Dari nama-nama tersebut, hanya Bank of China saja yang berhasil mendampingi J Trust hingga proses penyampaian dokumen penawaran akhir ke LPS. LPS sendiri akhirnya menetapkan J Trust sebagai pemenang pada 17 September 2014.

(3) Pemberitaan: Menuduh penjualan Bank Mutiara sebagai konspirasi yang dilakukan melalui perjanjian pembelian saham yang ilegal, pribadi dan tidak transparan.
Klarifikasi: LPS secara resmi menyerahkan 99 persen saham PT Bank Mutiara ke perusahaan keuangan asal Jepang, J Trust Co, Ltd. Persetujuan transaksi tersebut didapat setelaha melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2014 Jumlah saham Bank Mutiara yang dialihkan LPS ke J Trust dengan nilai Rp4,41 triliun yang setara dengan Price to Book Value sekitar 3,5. Penjualan tersebut dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberitaan: Menurut laporan itu, konspirsi ini telah dimulai sejak pembentukan Bank Century pada tahun 2004. Bank tersebut diduga telah menjadi tempat penyimpanan dana ratusan juta dolar yang dikendalikan oleh SBY dan Partai Demokrat. Kalirifikasi: Bank Century didirikan pada 6 Desember 2004 yang merupakan gabungan dari 3 bank (proses merger). Bank-bank tersebut yaitu Bank Denpac, Bank CIC dan Bank Pikko. Sebelum merger ketiga bank tadi didahului adanya akuisisi Chinkara Capital Ltd dengan domisili hukum di Kep**auan Bahama dengan pemegang saham mayoritas adalah Rafat Ali Rizki. Dalam hal kepemilikan, Robert Tantular merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Century Tbk yang bersama RAR dan HAW menguasai 70 persen saham. Dengan fakta-fakta tersebut, dapat diklarifikasi bahwa kepemilikan Bank Century tidak mempunyai keterkaitan dengan SBY dan Partai Demokrat

(5) Pemberitaan: Dokumen tersebut menyebutkan, “Kelompok utama kolektif dari 30 pejabat pemerintah Republik Indonesia” bekerja sama selama lebih dari 15 tahun “dalam upaya untuk mencuri, mencuci dan menyembunyikan lebih dari USD6 miliar di bawah perintah Presiden Indonesia sebelumnya, dan mantan Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Presiden Boediono. Klarifikasi: Hasil audit investigasi dan audit forensik oleh BPK tidak ditemukan 30 nama pejabat pemerintah yang terlibat dalam kasus Bank Century. Keterlibatan mantan Gubernur BI Boediono dalam kasus Bank Century juga tidak dapat dibuktikan berdasarkan hasil audit forensik BPK dan pemeriksaan KPK

(6) Pemberitaan: Ketika krisis keuangan global terjadi pada tahun 2008, Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur BI Boediono dan lainnya meningkatkan suntikan modal darurat sebesar USD75 juta hingga setara dengan USD732,66 juta untuk mencoba menyelamatkan bank. Diduga lebih dari USD290 juta dana gelap dan suap kampanye ilegal dicuci dari Bank Century ke Bank Central Asia, Bank JP Morgan, Bank Danamon, Bank Mandiri menurut Laporan Biro Audit Negara Indonesia tanggal 23 Desember 2011. Klarifikasi: hasil audit dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ditemukan bukti dan fakta tentang aliran dana dari Bank Century ke Bank Central Asia, Bank JP Morgan, Bank Danamon, Bank Mandiri.

Tak hanya itu, Pihak Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan resmi melalui Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. Berikut ini pernyataan resmi Partai Demokrat merespons artikel Asia Sentinel tersebut:

Sumber: cnn, tribunnews, kompas

18/09/2018

PAPUA ADALAH KITA.

BUKAN HOAX. LUAR BIASA PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL & TRANS PAPUA.

Pembangunan jalan menjadi salah satu agenda infrastruktur prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Terutama pembangunan jalan di luar Pulau Jawa demi mendorong pemerataan ekonomi.

Salah satunya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembangunan jalan di Papua terbagi tiga kategori yaitu jalan nasional, jalan Trans Papua dan jalan paralel perbatasan Papua.

Dari ketiga kategori jalan tersebut, pembangunan jalan Trans Papua menjadi prioritas selama periode 2015-2019. Total panjang jalan Trans Papua 4.330 km sendiri ditargetkan tembus seluruhnya sampai akhir 2019.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan Trans Papua dilakukan secara besar-besaran di pemerintahan saat ini. Hal tersebut dibuktikan lewat alokasi anggaran infrastruktur yang cukup besar untuk pembangunan di Papua.

"Kita memberikan anggarannya itu jauh lebih besar. Di pemerintahannya beliau (Jokowi) ini, di Papua itu (anggaranya) sekitar Rp 6 triliun sebelum dipisah balainya dengan Papua Barat. Sebelumnya bisa kita lihat datanya pasti lebih kecil," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Basuki juga mengatakan semakin besarnya anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan ke Kementerian PUPR, maka semakin besar juga anggaran yang dialokasikan untuk Papua.

"Di PU dulu di 2014 juga sempat Rp 60 triliun, Rp 70 triliun anggarannya. Kemudian naik jadi Rp 100 triliun 2015. Lalu dipertahankan terus. Nah itu memberikan prioritas (anggaran) ke Papua," tambahnya.

Pembangunan difokuskan untuk menyelesaikan Trans Papua pada ruas-ruas jalan kabupaten/kota yang belum tersambung menjadi jalan fungsional dan membuka isolasi wilayah-wilayah terpencil.

Lantas, seberapa besar capaian pembangunan Jalan Trans Papua di era pemerintahan saat ini sebenarnya?

Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, total panjang jalan Trans Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat yang sudah tersambung sampai 2014 adalah 3.263 km.

Hingga akhir 2014 jalan Trans Papua di Provinsi Papua yang sudah tembus sepanjang 2.343 km dengan sisa jalan yang belum terhubung sepanjang 865 km. Sedangkan untuk Trans Papua di Provinsi Papua Barat baru tembus sepanjang 920 km dengan sisa jalan yang belum terhubung sepanjang 151 km sampai 2014.

Sisa jalan yang belum tembus pun ditargetkan rampung dengan masa pembangunan 2015-2019.

Trans Papua di Provinsi Papua yang sudah tersambung mencapai 2.907 km dari total panjang 3.259 km hingga akhir 2017. Proyeksi jalan Trans Papua di Provinsi Papua yang dibangun dalam rentang 2015-2019 sepanjang 865 km.

Sedangkan total jalan Trans Papua Provinsi Papua Barat yang dibangun pada periode 2015-2018 adalah 150 km. Saat ini jalan Trans Papua di Provinsi Papua Barat sudah tembus seluruhnya sepanjang 1.071 km.

Dengan demikian selama 2015-2019, pemerintah bakal menyelesaikan 1.066 km jalan Trans Papua sehingga menjadi fungsional atau bisa dilewati seluruhnya. Seluruh jalan Trans Papua akan diselesaikan pada akhir 2019, melalui pembangunan jalan baru sepanjang 865 km di Provinsi Papua dan 151 km di Provinsi Papua Barat.

Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 km ditargetkan tersambung seluruhnya hingga akhir 2019. Jalan tersebut terdiri dari 3.259 km di Provinsi Papua dan 1.070 km di Provinsi Papua Barat.

Namun, tak seluruh jalur Trans Papua bakal beraspal seperti kondisi jalan pada umumnya. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, hingga akhir tahun 2019 masih akan terdapat sekitar 1.678 km jalan lagi yang belum beraspal di Provinsi Papua.

Sementara untuk Provinsi Papua Barat, kondisi jalan yang beraspal hingga akhir 2019 mencapai 691,23 km dan tanah 379,39 km. Adapun hingga akhir hingga akhir tahun ini, kondisi jalan yang beraspal diharapkan sudah sepanjang 643,92 km dan kondisi tanah sepanjang 426,7 km.

Dengan demikian, maka total panjang jalan Trans Papua yang belum beraspal hingga akhir 2019 sekitar 2.057 km lagi. Terdiri dari 379,39 km di Provinsi Papua Barat dan 1.678 km di Provinsi Papua.

Capaian Pembangunan Jalan Nasional

Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan jalan nasional di Provinsi Papua-Papua Barat dari 2015 hingga 2018 telah mencapai 1.982 km. Adapun 1.982 km jalan yang sudah terbangun tersebut terdiri dari 791 km pada 2015, 477 km pada 2016, 345 km pada 2017 dan 369 km pada 2018.

Sementara untuk pemeliharaan jalan selama periode 2015-2018 ditargetkan mencapai 14.367 km. Adapun 14.367 km panjang jalan tersebut terdiri dari 2.933 km pada 2015, 3.625 km pada 2016, 3.969 km pada 2017 dan 3.840 km pada 2018.

Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kementerian PUPR ditugaskan membangun 11 ruas strategis sepanjang 3.131,6 km (1.070,95 km di Provinsi Papua Barat dan 2.060,65 km di Provinsi Papua).

Melalui Inpres tersebut, total pembangunan jalan nasional di provinsi Papua dan Papua Barat sejak tahun 2005 hingga 2014 tercatat sepanjang 4.040 km. Sedangkan total pemeliharaan jalan nasional di kedua provinsi tersebut pada periode yang sama adalah sepanjang 18.263 km. (Sumber: detikfinance).

16/09/2018

JOKOWI JAGO BAYAR UTANG, TERMASUK UTANG ERA SEBELUMNYA

Setiap pemimpin pasti mendapatkan beban utang di era sebelum-sebelumnya. Utang-utang pemerintahan sebelumnya menjadi beban bagi pemerintah yang berdaulat dan memimpin saat ini. Salah satu jenis pembayaran utang adalah pembayaran bunga utang.

Pembayaran bunga utang adalah pembayaran dari kewajiban penggunaan utang, baik utang dalam negeri dan luar negeri. Perhitungan itu berdasarkan porsi pinjaman dan pembayaran denda berupa bunga.

Selama SBY menjabat. Total pembayaran bunga utang dari periode keduanya, yakni tahun 2009-2014 hanya 592 triliun. Bunga itu dibayar di periode kedua SBY. Ini adalah nilai yang sangat kecil. Pembayaran bunga utang di periode pertama SBY, sangat kecil. Artinya SBY tidak bayar bunga utang dengan proporsional dan tidak sebesar Joko Widodo.

Pembayaran bunga utang pada tahun 2009 adalah sebesar 93,7T, pada 2010 hanya 88,3T. Dan pembayaran bunga utang pada tahun 2011 dan 2012 adalah 93,2T dan 100,5T. Itu adalah nilai yang minimum. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014, pembayaran utang adalah 113T dan 103,4T.
Maka dilansir dari portal pemberitaan CNBC, total pembayaran bunga utang adalah sampai 592T.

Bagaimana dengan Joko Widodo?

Selama Jokowi menjabat. Pembayaran bunga utang di zaman SBY pun dilanjutkan oleh Joko Widodo. Tongkat estafet pembayaran utang dilanjutkan oleh Joko Widodo. Pada tahun 2014, hanya dalam waktu 3 bulan kepemimpinan Joko Widodo, utang dibayar 30,1T. Kemudian pada tahun 2015, bunga utang yang dibayarkan melejit jadi 156T.

Jokowi sangat bertanggung jawab melunasi bunga utang bukan? Ini adalah pencapaian terbaik. Pada tahun 2016, pembayaran bunga utang naik lagi dan Jokowi berhasil mengejar utang 182,7T dibayar lunas!

Lanjut ke periode 2017, melejit lagi dan naik lagi sampai 216,6T. Pencapaian luar biasa sekali bukan? SBY tidak mampu, dan ia tidak akan bisa menyaingi Joko Widodo dalam menuntaskan kewajiban utang ini.

Total pembayaran bunga utang di era Joko Widodo adalah 585,4 T, belum ditambah lagi penutupan tahun 2018. Jokowi di atas SBY jauh sekali.

Joko Widodo berutang, tetapi, seluruh pembangunan terasa. Pembangunan infrastruktur terlihat. Pemerataan pembangunan benar-benar terasa. Dan dapat dipastikan bahwa Jokowi dapat melunasi utang-utang seperti ini dalam waktu periode keduanya.

Mengapa harus utang? Karena selama ini Indonesia terlalu terpuruk. APBN dan APBD selama era-era sebelumnya tidak digunakan dengan baik. Penyerapan bisa saja tinggi, tapi realisasi kebanyakan bagaimana? Bahkan seluruh Indonesia belum diaspal, sampai saat ini.

Joko Widodo mengemban berat tugas yang ditinggalkan dan diutangkan oleh SBY. Bayangkan beberapa proyek ground breaking yang sebatas ground breaking di era SBY, dituntaskan satu per satu di era Joko Widodo.

Pada data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Februari lalu, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 silam mencapai US$352,2 miliar atau sekitar Rp4.849 triliun (kurs Rp13.769). Jumlah itu naik 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada 2016, ULN Indonesia 'hanya' naik sebesar 3%.

“Peningkatan ULN karena sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lain", ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam keterangan resminya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa untuk membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri pada 2015-2019, Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp5.000 triliun.

"Biaya itu tidak bisa semuanya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau APBD, sehingga pemerintah mencari jalan lain, yaitu menarik investasi dari luar negeri dengan menerbitkan surat utang," ungkap Ekonom Bank Permata, Josua Pardede.

Dalam lebih tiga tahun memimpin, pemerintahan Jokowi menyebut telah membangun di antaranya 2.623 km jalan aspal, sebagian besar di Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, dari 560 km jalan tol, lebih 25.000 meter jembatan, sejumlah bandar udara, proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, serta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Enny Sri Hartati, kepada BBC Indonesia mengungkapkan besarnya kenaikan ULN 2017 dibandingkan 2016, karena dua tahun jelang akhir pemerintahan Jokowi-JK Pemerintah ingin mempercepat pembangunan. Selain itu, yang berutang (ke luar negeri) itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga BUMN.

"Misalnya (lewat) pencatatan obligasi global, Komodo Bond di London oleh Wijaya Karya, yang juga bertujuan mengeluarkan surat utang untuk percepatan pembiayaan infrastruktur," kata Enny.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia "masih aman", karena jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 34% dan menambahkan utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan ULN Indonesia masih dalam batas aman, karena 80% nya adalah dalam bentuk Surat Utang Negara dengan tenor jatuh tempo jangka panjang, yaitu rata-rata delapan sampai 10 tahun.

Dengan tenggat pembayaran yang tidak terburu-buru, pemerintah diyakini Josua akan bisa melunasi utang dan bunganya, lewat peningkatan produktivitas utang yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur:

“Apalagi dengan utang kita itu, tahun lalu ekonomi Indonesia juga bisa tumbuh 5%." Katanya.

Enny menilai penggunaan ULN untuk pembangunan infrastruktur akan membuat beban pajak itu tidak akan begitu terasa lagi oleh anak-cucu kita.

"Hasil berupa pembangunan dan banyaknya lapangan kerja membuat anak-cucu kita tak repot lagi mencari kerja. Sekalipun mereka harus bayar pajak, tidak masalah karena sumber pendapatan lebih besar dari beban pajaknya." Ujarnya.

Hal senada disampaikan Josua Pardede. "Beban utang ke masyarakat kita itu tak seburuk yang dibayangkan, karena utangnya diperuntukkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur. Apalagi berbagai lembaga internasional sudah memproyeksi kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor empat atau lima dunia. Jadi, utang ini akan sangat setimpal,” ungkap Josua.

Sumber : seword.com, bbc.com

Jokowi Suara Hati Rakyat

24/09/2018

23/09/2018

21/09/2018

19/09/2018

18/09/2018

16/09/2018

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share